Blitar, Memo.co.id
Empat dari lima fraksi DPRD Kabupaten Blitar meyuarakan pembubaran Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID), pada Paripurna Pandangan Umum, Selasa 17 Oktober 2023.
Keempat fraksi tersebut diantaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), dan Fraksi Golkar-Demokrat. Sementara satu fraksi lainnya yang tidak menyuarakan pembubaran TP2ID, ialah Fraksi PKB.
Melalui juru bicaranya, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyerukan pembubaran TP2ID, karena dianggap hanya membebani anggaran dan kurang berkontribusi dalam pembangunan.
“Menurut pandangan fraksi kami, keberadaan TP2ID kurang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, jadi lebih baik dibubarkan saja,” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hendik Budi Yuantoro.
Pandangan lebih keras dilontarkan oleh Fraksi PAN. Tepat di depan muka bupati, mereka dengan tegas mengusulkan hak angket, agar segala polemik yang menimpa Pemkab Blitar akhir-akhir ini bisa terungkap.
Bahkan Fraksi PAN juga terang-terangan menyinggung keberadaan oligarki yang selama ini diduga ada di dalam tubuh TP2ID, serta polemik sewa rumah dinas wakil bupati (wabup) blitar.
“Permasalahan yang viral akhir-akhir ini soal oligarki dan polemik sewa rumah dinas wakil bupati (wabup). Agar persoalan itu bisa dibuka secara terang benderang, maka kami mengusulkan untuk menggunakan hak angket,” ungkap juru bicara Fraksi PAN, M. Anshori.
Sementara itu, Fraksi GPN menyoroti dugaan nepotisme dan pengendalian anggaran yang dilakukan TP2ID. Melalui juru bicaranya, Fraksi GPN juga meminta Bupati Blitar untuk membubarkan TP2ID.
“Fraksi GPN berpandangan, TP2ID banyak mudharatnya. Terbukti, banyaknya kritikan dan gunjingan dari masyarakat. Kami juga mensyinyalir adanya unsur nepotisme dalam keanggotaan TP2ID. Maka kami berpandangan, TP2ID tidak perlu diberi anggaran untuk 2024,” tutur juru bicara Fraksi GPN, Ratna Dewi Nirwana Sari.
Sedangkan Fraksi Golkar-Demokrat menyampaikan hal serupa, yakni meminta bupati untuk mengevaluasi keberadaan TP2ID. “Melihat berbagai pemberitaan buruk tentang TP2ID di media massa, kami ingatkan bupati untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang keberadaan TP2ID,” ujar juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat.
Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir, TP2ID diterpa berbagai kabar miring. Hal itu berawal dari salah satu kepala OPD mengaku diintervensi oleh tim besutan bupati tersebut.
Isu itu pun terus berkembang, hingga sejumlah pejabat OPD lain memberikan pengakuan serupa. Kemudian, ada pula kabar dugaan nepotisme, lantaran ada sosok saudara kandung Bupati yang menjabat sebagai penanggung jawab TP2ID.
Bahkan ada pula yang menyebut TP2ID adalah sarang oligarki yang memegang kendali pemerintahan Kabupaten Blitar. Diantaranya adanya dugaan TP2ID mengatur segala bentuk mutasi, anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, kepada Memorandum, Ketua TP2ID Kabupaten Blitar, Sigit Purnomo Hadi telah mengatakan bahwa pihaknya tak pernah memanggil dan menginstruksikan OPD, karena TP2ID tak punya wewenang tersebut. Sekaligus dirinya juga menepis kabar bahwa TP2ID memboroskan anggaran.
“Gaji kami hanya Rp 750 ribu dan untuk ketua Rp 1 juta per bulan, tanpa fasilitas apapun, itu pun tidak diambil. Kami hanya menjalankan dawuh dari guru-guru kami,” jelas Sigit. (Pra)
