Blitar, Memo
Maraknya pemberitaan tentang Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) akhir-akhir ini, membuat banyak pejabat birokrasi memberikan pengakuan.
Pengakuan ini terkait sepak terjang TP2ID yang sering mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama pemerintahan Bupati Blitar, Rini Syarifah berlangsung.
“Selama ini, memang kami merasa diintervensi, apa lagi kalau terkait anggaran. Yang kemarin ramai di media soal pemanggilan OPD, itu benar. Sampai, masing-masing pimpinan disuruh memperlihatkan anggaran kok,” ungkap salah satu pejabat Birokrasi Pemkab Blitar yang dirahasiakan namanya.
Ketua TP2ID pernah membantah melakukan intervensi pada OPD, namun hal ini malah menimbulkan gelombang pengakuan dari para pejabat birokrasi yang telah muak selama ini merasa diitimidasi.
Kenyataan bahwa penanggung jawab TP2ID adalah Kakak kandung bupati, membuat para Kepala OPD dan jajarannya tak berkutik. Pasalnya, menurut pengakuan mereka, TP2ID lah yang mengatur segala mutasi di lingkup Pemkab Blitar.
“Anggaran APBD mereka (TP2ID) yang ngatur. Mutasi dan semuanya mereka juga yg kendalikan, sampe merangkap jadi penggarap proyek. Intinya kabupaten ini ditangan mereka sekarang,” paparnya.
Fenomena ini serasa tak bisa dibantah, lantaran selama ini awak media pun kesulitan mendapatkan informasi, karena takutnya para perangkat OPD berbicara ke publik.
Padahal, seringkali informasi tersebut penting diketahui oleh publik. Bahkan, seorang pejabat birokrasi pernah tetang-terangan mengaku takut berbicara, lantaran khawatir akan dimutasi.
“Napunten mas, ojo masalah iku, aku sek pengen kerjo ndek kene (Maaf mas, jangan masalah itu, saya masih ingin kerja di sini),” ujar salah satu pejabat birokrasi Pemkab Blitar saat ditanyai perihal TP2ID.
Sebelumnya, polemik TP2ID ini pertama kali mencuat ketika salah satu Kepala OPD berani membuat pengakuan bahwa mereka dipanggil dan diintervensi oleh TP2ID.
Hal ini dibantah langsung oleh Ketua TP2ID Sigit Purnomo Hadi yang mengatakan dirinya tak pernah memberikan instruksi kepada OPD. Di media lain, dia juga mengatakan bahwa Bupati Blitar bukanlah wayang oligarki.
Namun, bantahan ini nampaknya justru membuat geram para pejabat OPD sudah lama merasa diintervensi. Alih-alih mendinginkan suasana, bantahan Sigit malah menimbulkan berbagai pengakuan dari para pejabat OPD, yang selama ini mereka rahasiakan. (Pra)
