Blitar, Memo.co.id
Saat ini, di DPRD Kabupaten Blitar tengah terjadi perang urat saraf antara fraksi yang mendukung hak angket dan interpelasi, dengan yang tidak.
Kabarnya, berbagai intrik politik sedang dilakukan, ditengah bergulirnya usulan hak angket dan interpelasi terhadap Bupati Blitar, Rini Syarifah atau Mak Rini ini.
Sejauh ini, tanda tangan 26 anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PAN, telah resmi diajukan ke pimpinan dewan. Sedangkan 24 anggota dewan lainnya, masih mengambil sikap ‘abu-abu’.
Menurut pimpinan cabang Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, momentum hak angket dan interpelasi ini bisa mencerminkan siapa saja anggota dewan yang berpihak pada masyarakat.
“Tentu kita akan lihat mana dewan yang berpihak pada masyarakat, mana yang berpihak pada penguasa. Kalau memihak ke rakyat, pasti setuju angket dan interpelasi. Sebaliknya, bagi yang diam-diam saja, patut dipertanyakan, sedang menunggu apa? Ada kepentingan apa?” Mujianto, Kamis 2 November 2023.
Sebelumnya, banyak pihak meyakini bahwa pendopo tak akan tinggal diam ditengah bergulirnya usulan hak angket dan interpelasi. Dana pokok-pokok pikiran (pokir) lah yang digadang-gadang menjadi senjata kunci pedopo dalam perang urat saraf ini.
Tentu penambahan dana pokir akan menjadi tawaran yang menarik, menyambut kontestasi politik ditahun 2024.
“Hanya dewan yang tak ingin Kabupaten Blitar lebih baik lah, yang gak setuju hak angket dan interpelasi. Berarti mereka tidak mementingkan rakyat, mereka mementingkan perutnya sendiri,” tegasnya.
Bahkan Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) yang sejak awal gembar-gembor, nyatanya sampai hari ini belum mengajukan draf hak angket mereka kepada pimpinan dewan.
“Masih menunggu. Kita akan rencanakan rapat fraksi lagi. Kemarin berbarengan ada demo dan banmus, akhirnya anggota belum bisa lengkap,” ujar Ketua Fraksi GPN, Sugianto.
Diketahui, fraksi ini beranggotakan 10 anggota, yang terdiri dari 6 orang dari Gerindra, 2 orang dari Nasdem, 1 orang dari PPP, dan 1 orang lagi dari PKS.
“Sejauh ini, tanda tangan yang terkumpul baru 5 orang, dari Gerindra. Sementara 1 orang dari Gerindra lainnya masih izin. Sisanya, masih berhalangan,” jelas pria yang juga Ketua Komisi III ini.
Kendati demikian, Sugianto memastikan bahwa Fraksi GPN akan tetap mengajukan usulan hak angket mereka.
“Pasti, tetap kami ajukan. Ini kan juga tidak ada masa kadaluwarsanya.Tanda tangannya penuh atau tidak, tetap kita ajukan. Tapi dikirimkan sekarang pun, dilevel pimpinan masih tidak bisa diapa-apain juga,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar-Demokrat, Suswati, mengaku fraksinya belum berpendapat mengenai hak angket dan interpelasi, lantaran anggotanya masih sibuk mencari dukungan di dapil masing-masing untuk 2024.
“Belum berpendapat. Saya belum sempat mengumpulkan teman-teman anggota fraksi. Masing-masing sibuk di dapil mencari dukungan, konsentrasi di 2024 mas,” ucap Suswati. (Pra)
