Blitar, Memo.co.id
Buntut dugaan nepotisme Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) di tubuh Pemkab Blitar, membuat kisruh. Bahkan isu kebijakan bupati dikendalikan TP2ID, yang didalamnya ada kakak kandung Bupati menambah carut marut suasana.
Bahkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merasa diintervensi tim besutan bupati mulai buka suara. Dampaknya kebijakan pembangunan dikendalikan TP2ID.
Buntut kekisruan di tubuh Pemkab, akhirnya dua fraksi DPRD mengusulkan hak angket pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum, Selasa (17/10) siang ini.
Dua fraksi tersebut diantaranya adalah Fraksi PAN dan Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN).
Yang mengejutkan, Fraksi PAN secara terang-terang mengusulkan hak angket tersebut dalam pandangan umum mereka di Rapat Paripurna, dan disampaikan di depan Bupati Blitar Rini Syarifah, Selasa (17/10/2023). Hal ini diungkapkan juru bicara mereka, M. Anshori.
“Permasalahan yang viral akhir-akhir ini soal Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) dan polemik sewa rumah dinas wakil bupati (wabup). Agar persoalan itu bisa dibuka secara terang benderang, maka kami mengusulkan untuk menggunakan hak angket,” ungkap M. Anshori.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD yang juga berasal dari Fraksi PAN, Susi Narulita menyebut polemik sewa rumah dinas wabup, sangat melukai hati PAN. Ia mengaku, pihaknya akan berusaha melakukan lobi, agar hak angket ini secepatnya bisa dilakukan.
“Karena itu menyangkut salah satu kader terbaik kami, Wabup Rahmat Santoso. Selama ini beliau diperlakukan secara tidak pantas, anggaran rumah dinasnya tetap berjalan, tapi ditempati orang lain,” ungkap Susi selepas Paripurna.
Sementara itu, meski Fraksi GPN tak mengumumkan usulan hak angketnya pada pandangan umum, namun mereka secara tegas mengatakan akan mengusulkan digunakannya hak angket.
“Melihat persoalan sewa rumah dinas wabup dan polemik TP2ID, rasanya perlu bagi fraksi kami untuk menggunakan hak angket. Bupati harus menjelaskan semua secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Kami akan membuat surat untuk ketua, agar difasilitasi pembentukan pansus,” ujar Wakil Ketua DPRD yang juga politisi Partai Gerindra, Mujib.
Terkait TP2ID, mujib mengatakan pihaknya mentengarai adanya unsur nepotisme dalam pembentukannya. Hal ini merujuk pada isu keberadaan kakak kandung bupati, yang menjabat sebagai penanggung jawab TP2ID.
“Itu perlu kita pertanyakan juga, kami mensisyalir disitu ada nepotisme. Maka perlu Bupati jelaskan, apakah struktur personalia TP2ID ada unsur nepotisme atau tidak,” pungkas Mujib. (Pra)
