Blitar, memo.co.id
Gara-gara direktur pembangunan proyek kena masalah hukum, pembangunan ruang ICU RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terbengkalai. Bahkan, gedung tersebut menelan biaya Rp 27 milyar. Namun hingga kini pembangunannya terlambat lebih dari 30 persen.
Padahal, proyek andalan Bupati Blitar ini, ditargetkan selesai Desember 2023 ini. Melihat faktor teknis pekerjaannya yang tidak profesional, banyak pihak yang memprediksi proyek ini tak akan selesai tepat waktu.
Hal ini disampaikan Sugianto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan sidak ketiga pembangunan rumah sakit yang amburadul. “Terlambatnya sudah lebih dari 30 persen, menurut kami diputus kontrak saja. Sudah progresnya lambat sekali, hasilnya jelek. Jumlah tenaga kerjanya sangat kurang, sekali lagi, ini layak lah diputus kontrak,” ujarnya, Rabu (20/9/2023).
Dirinya pun menyebut, Komisi III berencana akan memanggil pihak RSUD Ngudi Waluyo dan pihak terkait, untuk membahas hal ini. Dewan juga meminta dokumen kontrak pada rumah sakit untuk dipelajari, sebagai bahan pertimbangan rekomendasi pemutusan kontrak.
“Kami akan panggil semuanya, baik rumah sakit dan semua pihak yang terlibat. Sekali lagi kami minta juga dokumen kontraknya, kami pelajari untuk pertimbangan rekomendasi pemutusan kontrak,” jelas Sugianto.
Bahkan, dokumen kontrak tersebut telah Komisi III minta pada pihak rumah sakit, pada pembangunan. Namun sayangnya, dokumen yang diperlukan itu tak kunjung diberikan.
“Ini bukan hanya proyek strategis, ini proyek strategis nomor satu di Kabupaten Blitar. Dari awal kami minta dokumen kontraknya, hingga kini tak diberikan. Ini ada apa? progresnya pun parah. Tadi kami sampaikan, kalau memang ndak dikasih, kami akan keluarkan rekomendasi pemutusan kontrak,” tegas politisi Gerindra itu.
Dalam sidak ini, untuk kesekian kalinya para anggota Komisi III dibuat geram dengan progres pembangunan dan perilaku pihak pelaksana di lapangan. “Sudah jelas-jelas salah tapi masih ngeyel, perwakilan kontraktor di lapangannya gak bisa jawab, gak bisa menjelaskan,” kata salah satu Anggota Komisi III, Sunarto.
Komentar pedas pun datang dari Anggota Komisi III yang lain, M Andika S. Secara teknis ia membeberkan, tak ada progres yang signifikan dalam proyek ini. Tak tangung-tanggung, iya menyebut bentuk fisik pengerjaan tidak simetris secara keseluruhan. Bahkan, ditemukan beberapa retakan yang ada dalam struktur bangunan.
“Seperti kolomnya yang bawah bagus, yang atas mengerucut. Tenaga kerjanya juga sekitar 59, untuk bisa tepat waktu butuh dua kali lipat. Miris sekali, pengecorannya pun dibagi jadi dua step, akibatnya ada sambungan yang berujung pada retakan-retakan di sambungan. Bahkan ada beberapa yang retak strukturnya,” terangnya.
Selain Komisi III, sidak ini juga diikuti oleh Ormas Gerakan Anak Nasionalis (Gannas). Mereka juga turut mengawal jalannya pembangunan sekaligus memastikan tak ada penyelewengan di proyek ini.
“Bukannya membaik, tapi malah progresnya semakin hari semakin hancur. Sampean juga liat sendiri, banyak retakan-retakan yang hanya fipoles saja, sebenarnya kita cek tembus sampai atas. Sampai tadi di dalam ada celetukan ‘ada yang spanyol’, artinya separo nyolong,” ungkap Ketua Umum Ormas Gannas, Joko Wiyono.
Mereka pun dengan tegas akan mendesak DPRD untuk benar-benar memanggil pihak RSUD dan pihak terkait. “Kami minta segera, panggil semua. Mulai dari RSUD, kontraktor, pejabat pembuat komitmennya, dan dinas terkait,” tegas Joko.
Tanpa ragu dirinya pun mengatakan, bahwa kecacatan dalam struktur pengerjaan tak bisa diperbaiki. “Mana bisa, kalau yang retak ini dibikin rapi pun, tampaknya bagus, tapi efeknya pada bangunan. Karena ini empat lantai mas, retakannya di lantai satu. Kalau penyangganya saja bosok gimana yang atas nanti,” pungkasnya. (zan/pra)
