Blitar, Memo.co.id
Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/5/2024)
Penyerahan dilakukan di Ruang Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada 37 kabupaten/kota seluruh Jatim. Penyerahan LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi.
Bupati Blitar, Hj.Rini Syarifah menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN, Non ASN, dan dukungan DPRD Kabupaten Blitar, masyarakat serta stakeholders.
“Raihan ini merupakan suatu hal yang membanggakan, tentunya ini merupakan kerja keras semua pihak baik ASN, Non ASN, dan dukungan dari legislatif,” ujar bupati perempuan pertama Blitar itu.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap, capaian Opini WTP ke-8 tersebut merupakan pelecut semangat untuk mempertahankan opini WTP sekaligus terus berbenah diri menuju pemerintahan yang baik.
“Ini harus jadi motivasi tambahan untuk terus mempertahankan opini WTP, menuju pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
Bupati Blitar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Seluruh rekomendasi, catatan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur akan segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Karyadi, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur menyampaikan, pihaknya memberikan waktu (untuk pemerintah kabupaten/kota) untuk perbaikan dari rekomendasi dan ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.
Dijelaskan pula bahwa opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan yang disajikan terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan lainnya.
Sementara itu Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah bekerja keras sehingga meraih.opini WTP. Diingatkan pula supaya pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti rekomendasi catatan BPK terhadap LHP atas LKPD 2023.
Pj Gubernur Jatim itu menegaskan, dari hasil laporan keuangan daerah bisa memberikan dampak pembangunan kepada masyarakat. ***
