Blitar, Memo
Usai kalah dalam Pilkada, Rini Syarifah atau Mak Rini dianggap tak pantas lagi memimpin PKB Kabupaten Blitar. Desakkan pemakzulan Mak Rini dari jabatannya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini berasal dari beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) seperti Gandusari, Wlingi, dan Selopuro.
Mak Rini dinilai gagal dalam mengelola keharmonisan di internal PKB. Ditambah lagi, bupati perempuan pertama Blitar ini juga dianggap tak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Cibiran pedas datang dari Wakil Ketua PAC Selopuro, Isnadi. Dia menyoroti selama kepemimpinan Mak Rini di PKB, partainya malah dijauhi oleh kalangan religius Kabupaten Blitar. Hal ini terbukti dari diborongnya dukungan kalangan religius Kabupaten Blitar oleh pasangan Rijanto-Beky Herdihansah, selaku lawan Mak Rini pada Pilkada kemarin.
“Saat menjadi bupati, memiliki jargon yang agamis yakni ‘baldatun thoyibatun warrobun Ghofur’. Tapi nyatanya menjauh atau dijauhi oleh kaum religius.Ini juga berarti slogan yang mengandung visi itu tidak pernah didiskusikan dalam penerapannya dan tidak pernah diperjuangkan popularitasnya,” cibir Isnadi, Jumat (27/12/2024).
“Fakta yang memprihatinkan PKB Blitar dijauhi oleh kaum religius yang dibuktikan bahwa kaum religius tidak menyatakan dukungan kepada calon pasangan yg diusung PKB dalam pilkada baru-baru ini,” sambungnya.
Diketahui, pasca kemenangan dalam Pilkada 2020 lalu, Mak Rini ditunjuk DPP PKB sebagai nahkoda di PKB Kabupaten Blitar melalui Muscab PKB Kabupaten Blitar.
Saat itu, Isnadi menilai bahwa kepemimpinan Mak Rini yang juga menjabat sebagai Bupati Blitar cukup akomodatif.
Ini terlihat adanya beberapa orang yang sebelumnya menjadi pengurus di kepemimpinan Abdul Munib kembali masuk, seperti Adib Zamhari sebagai Bendahara DPC PKB Kabupaten Blitar.
Pada akhirnya Adib Zamhari keluar dari PKB dan bergabung dengan Partai Gerindra Kabupaten Blitar. Karena terbentuknya kubu didalam manajemen akan menjadi racun yang mematikan bagi manejemen itu sendiri
“Terpentalnya Adib Zamhari sebagai Bendahara PKB, menjadi bukti masih ada kubu-kubuan di PKB Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Isnadi menjelaskan, bahwa diskusi juga menjadi barang langka di kepengurusan DPC PKB kabupaten Blitar.
Rapat yang digelar DPC bersifat pemberian informasi dan tugas. Diskusi juga dinilainya kurang terbuka, padahal keterbukaan juga belum sepenuhnya dilakukan.
Tujuan organisasi sering dianggap semua orang tahu, padahal perumusan tujuan dari setiap level kegiatan sangat membantu tercapainya tujuan organisasi.
Dinilainya, tujuan hanya dimiliki setiap orang yang menjadi pengurus dan caleg PKB saja, padahal tujuan setiap level organisasi akan membantu tujuan dari setiap orang yang mengambil bagian dalam sebuah organisasi.
Pendataan yang dilakukan belum memadai. pendataan mencakup jadwal pertemuan, kedisiplinan, admintrasi perkantoran dan administrasi keuangan.
Termasuk dalam aspek pendataan juga adalah data pengurus disetiap level, simpatisan maupun kader-kader militan.
Dari setiap aspek manejemen kepengurusan DPC PKB kabupaten Blitar belum melakukan dengan baik. **
