Wakil Bupati Blitar Respon Positif Pidato Kenegaraan Presiden Saat Paripurna DPRD Kabupaten

Wakil Bupati Blitar Respon Positif Pidato Kenegaraan Presiden Saat Paripurna DPRD Kabupaten

Blitar, Memo

DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo melalui zoom pada Selasa (16/08/2022).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di hadiri Pimpinan DPRD dan Seluruh Anggota DPRD, Bupati Blitar, Wakil Bupati, Forkompinda, serta Seluruh Kepala OPD.

Pesan Presiden Joko Widodo, Kita Cinta Produk Dalam Negeri, dalam pidato kenegaraan, pada Selasa (16/8/22) pagi, langsung direspon positif oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dengan menindaklanjuti dan akan lebih memaksimalkan para pelaku industri UMKM khususnya di Kabupaten Blitar.

Read More

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Blitar, H Rahmat Santoso, S.H M.H kepada media usai mengikuti acara mendengar pidato kenegaraan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

“Mencermati pesan Bapak Presiden untuk cinta produk lokal, dalam Pidato Kenegaraan tadi, tentunya kita akan terus berupaya lebih maksimal, untuk bagaimana, agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Blitar dapat berdaya saing di semua tingkatan,” ujar Wabup Rahmat Santoso.

Wabup katakan, sejalan dengan kebijakan Presiden untuk lebih menggunakan produk atau barang lokal, yang berbasis e-Katalog, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan mempersiapkan untuk tercapainya tujuan itu.

“Dengan standarisasi semua produk lokal akan kita masukan kedalam e – katalog sehingga semua produk lokal bisa menembus pasar termasuk BUMN, dan lembaga lainya, sehingga dengan demikian akan menambah sumber pendapatan sektor ekonomi khususnya di Kabupaten Blitar,” jelas Rahmat Santoso

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso berharap kepada Pemerintah Pusat, dapat memberikan kemudahan guna menunjang kebangkitan ekonomi kecil, sejalan dengan upaya pemerintah daerah agar ada titik temu di satu titik, yakni bagaimana Indonesia bersama semua daerah satu misi membangkitkan potensi yang ada di daerah masing-masing.

“Seperti yang didengungkan Presiden Joko Widodo sebelumnya, bisa di implementasikan bukan suatu keharusan untuk memakai istilah Standart Nasional Indonesia (SNI), selagi itu memenuhi standar mutu, daerah diberikan keleluasaan untuk menjalankan mekanisme semua program kerja daerah,” ungkap Rahmat Santoso yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Wakil Bupati juga menekankan, karena sekarang sudah memasuki masa endemi sejalan dengan moto peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 77 bagaimana agar Kabupaten Blitar untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan, karena diterpa pandemi kemarin itu.

Related posts